PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Lulusan Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas (P2TIM) yang dikelola oleh manajemen Petrotekno diharapkan memiliki standar kualifikasi yang dapat terserap maksimal di industri migas. Apalagi pusat pelatihan migas berstandar internasional dan terbesar di wilayah Indonesia Timur itu turut dibiayai APBD Kabupaten Teluk Bintuni tak kurang sekitar Rp 90 miliar per tahunnya.
Dengan pembiayaan itu, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan pentingnya pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memastikan output lulusan P2TIM dapat diukur kualitasnya dan diterima di industri migas, khususnya di Papua Barat.
“Pembiayaan pemda Bintuni untuk P2TIM ini cukup besar, maka harus dibarengi dengan keberhasilan lulusannya terserap seluruhnya di industri migas, minimal di LNG Tangguh. Output Petrotekno ini disorot oleh praktisi dan profesional migas terutama dari kalangan OAP yang menilai skill lulusan belum memenuhi standar kualifikasi skill yang dibutuhkan perusahaan. Secara pribadi, saya juga menerima keluhan bahwa diantara lulusan P2TIM hanya dikaryakan pada posisi umum atau non-skill, administrasi maupun pelayanan saja, tentu ini menjadi perhatian kami,” kata Filep, Senin (8/9/2025).
“Ekspektasi publik atas lulusan P2TIM dengan klaim pusat pelatihan berstandar internasional ini mampu mencetak SDM andal dan skillfull siap kerja. Maka Pemda perlu memastikan tingkat keberhasilan penerimaan lulusan P2TIM, kategorisasi posisi dan pengembangan karir pasca pelatihan. Jika hasilnya belum sesuai, maka P2TIM harus dievaluasi bahkan diaudit jika perlu, apakah skema pelatihan mulai dari target kualifikasi lulusan, capaian pelatihan, kurikulum, materi, evaluasi sampai durasi pelatihan sudah sesuai, apakah pelatihan 3 bulan itu cukup untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan lainnya,” kata Filep lagi.
Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan kurikulum pelatihan dapat disusun secara berjenjang dengan kategorisasi lulusan dari tingkat basic, intermediate hingga advance. Hal ini penting untuk mengukur kompetensi agar pelatihan tidak terkesan hanya berjalan secara formalitas.
Tak hanya itu, akademisi Papua Barat ini juga menyampaikan bahwa apabila output Petrotekno tak sesuai target yang diharapkan, maka pemda dapat mempertimbangkan opsi untuk menghentikan pembiayaan. Artinya, P2TIM dapat berjalan secara swadaya oleh Petrotekno.
“Hemat saya, jika pembiayaan besar tak ada hasil maksimal maka perlu dipertimbangkan untuk penghentian. Dana puluhan miliar itu dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih efektif dan efisien di sektor pengembangan SDM. Biarkan P2TIM berjalan swadaya, mandiri dalam finansial sehingga tertuntut untuk bersaing secara profesional menghasilkan lulusan yang kompetitif dengan lulusan sekolah vokasi di tanah Papua, khususnya Papua Barat,” sebutnya.
“Di sisi lain, Pemda juga perlu mempererat kolaborasi dengan industri migas Papua Barat untuk membuka ruang training internal secara intensif bagi SDM lokal OAP dengan orientasi siap kerja. Sangat banyak perusahaan di era modern ini telah menerapkan pola regenerasi tenaga kerja dengan model Management Training (MT) dengan skema akselerasi, MT ini saja perlu waktu minimal 1 tahun lamanya. Jadi lulusan baru dilatih intensif menempati sejumlah posisi secara berkala, dikenali kemampuan terbaiknya untuk diproyeksikan di posisi top management, bahkan top leader. Ini perlu menjadi opsi yang layak dipertimbangkan,” kata Filep.
