PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Ketersediaan tenaga medis di suatu wilayah menjadi kebutuhan dasar untuk memberikan layanan kesehatan yang prima, terutama tenaga dokter spesialis yang menangani penyakit tertentu. Diantaranya, masalah kekurangan Dokter Spesialis Penyakit Dalam masih terjadi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pasalnya, dokter spesialis penyakit dalam dibutuhkan masyarakat yang memiliki gangguan pada organ penting di dalam tubuh seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru serta juga bisa berhubungan dengan sistem imunitas, tekanan darah, hingga metabolisme tubuh.
Sejauh ini, terdapat tiga kabupaten di dua provinsi ini yang bahkan sama sekali belum memiliki dokter spesialis penyakit dalam. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Papua Barat, dr. Felix Duwit saat Pelantikan Pengurus (PAPDI) cabang Papua Barat Periode 2022-2025.
“Tiga kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya belum memiliki dokter spesialis penyakit dalam,” kata dr. Felix Duwit di Sorong, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (9/9/2023).
Menurut dr. Felix, saat ini jumlah anggota dokter spesialis penyakit dalam anggota PAPDI berjumlah 22 orang yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat-Provinsi Papua Barat Daya.
Ia juga mendorong pemda untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti fasilitas pelayanan penyakit dalam, tumor terpadu, jantung intervensi, dan stroke centre. Dengan begitu, diharapkan masalah kesehatan dan keluhan masyarakat yang memiliki penyakit dalam dapat ditangani di dalam wilayah tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
Selain itu, ketersediaan dokter spesialis Ortopedi juga masih sangat terbatas. Direktur RSU Papua Barat, dr. Arnold Tiniap mengatakan, di Papua Barat hanya ada satu dokter spesialis Ortopedi yakni di RSUP Papua Barat dan satu dokter lagi di daerah Sorong Papua Barat Daya. Sedangkan, pasien dengan penanganan ortopedi banyak di Manokwari, akibat mengalami kecelakaan lalu lintas, nyeri sendi lutut hingga pinggang atau tulang belakang.
Terkait masalah ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan mengatasi kekurangan tenaga medis yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya.
“Komisi IX DPR mendorong agar kebutuhan tenaga medis yang sangat mendesak harus segera dipenuhi seperti tenaga-tenaga spesialis yang benar-benar banyak dibutuhkan di wilayah ini. Ini yang kita dorong agar dokter paru bisa segera dalam jumlah yang cukup untuk hadir di papua barat daya,” ungkap Melkiades, di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (14/7/2023).
Selain itu, Melkiades juga mencatat bahwa meskipun jenis alat kesehatan yang diperlukan sudah ada, sayangnya belum dapat digunakan karena kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam mengoperasikannya.
“Alat yang sudah ada tapi belum bisa digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mengoperasikannya,” ungkapnya.
Dalam upaya untuk memastikan kebutuhan ini dapat terpenuhi, Komisi IX DPR akan membawa hasil kunjungan ini dalam rapat dengan mitra kerja terutama pada saat pembahasan anggaran.
“Kita akan minta agar Papua Barat Daya bisa mendapatkan anggaran yang cukup untuk memenuhi tenaga kesehatan di wilayah ini,” ujar Melkiades.
Dengan kunjungan ini, Komisi IX DPR berharap kekurangan tenaga medis di Papua Barat Daya dapat segera teratasi, memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat setempat dan bisa merasakan pelayan kesehatan yang prima di wilayah ini. (UWR)
