JAGAMELANESIA.COM – Sejarah kembali diukir gubernur dua periode, Lukas Enembe, dimana tercatat dirinya sudah tujuh kali membawa Provinsi Papua meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua 2020, diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara 6 BPK RI, Dori Santosa, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR Papua, Kamis sore.
Keberhasilan meraih predikat terbaik dari BPK RI dinilai tak lepas dari kerja keras almarhum Wakil Gubernur Klemen Tinal bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi.
Dimana Dori Santosa menyebut, opini WTP yang diraih itu merupakan wujud komitmen Pemprov Papua terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
“Memang opini bukan tergantung dari pemeriksaan, tapi dari hasil tata kelola yang dilaksanakan. Artinya kalau semua OPD berkomitmen dan konsisten untuk tertib administrasi, dengan demikian pasti WTP bisa diraih di tahun berikutnya,” kata dia.
Meski begitu, BPK RI masih memberikan catatan untuk ditindaklanjuti, salah satunya mengingatkan yakni Pemerintah Papua yang belum mengganggarkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana BOS.
Selain itu, seluruh SMA dan SMK negeri belum menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran ke Dinas Pendidikan setempat.
Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy memastikan segera menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan BPK RI. Sebab kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan almarhum Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, berkomitmen kuat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tertib dan baik sesuai ketentuan.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengharapkan hasil tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sekaligus mendorong pemerintah di kabupaten dan kota untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam rangka mengejar opini WTP dari BPK RI. (rls)
